Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin menyatakan, warga negara Indonesia yang pernah tinggal lama di luar negeri atau eksil dapat kembali menjadi WNI. Demikian dikatakan Hamid di depan Komisi III DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu 27 September 200.

Kebijakan itu merupakan implementasi dari salah satu pasal dalam UU 12/2006 tentang kewarganegaraan yang disahkan DPR pada bulan Juli 2006. Namun Hamid menyangkal bahwa UU yang baru disahkan itu akan mengundang masuknya kelompok yang terlibat dalam G30S/PKI ke Indonesia. "Kita tidak bicara spesifikasi. Kita bicara dalam kategori besar," ujarnya. UU Kewarganegaraan memungkinkan orang Indonesia yang sudah lama tinggal di luar negeri, lima tahun berturut turut dan tak lapor, diberi waktu selama tiga tahun sejak UU berlaku untuk memiliki pilihan menjadi WNI.

Mereka yang dapat pulang di antaranya mahasiswa ikatan dinas yang dikirim oleh mantan Presiden Sukarno dan tidak pernah pulang karena pergantian pemerintahan. Akibat adanya kebijakan politik, mereka tidak bisa pulang ke Tanah Air setelah usai masa belajar. Mereka kehilangan status dan hak sebagai WNI, sebagai akibat kebijakan pemerintahan Orde Baru kala itu.  Jumlah mahasiswa yang sudah berumur 70 tahun ke atas ini berjumlah 579 orang dan tersebar di Eropa, terutama Eropa Timur.

Sepekan setelah pidato kontroversial yang disampaikan Paus Benediktus XIV di Universitas Regensburg, Jerman, Kementerian Dalam Negeri Italia kemarin, 17 September 2006 meningkatkan status keamanan di seluruh negara menjadi siaga satu. Pengamanan super ketat juga digelar di sekitar Kastil Gandolfo dekat Roma, Italia yang merupakan tempat tinggal Paus Benediktus XIV. Begitu juga Vatikan, negeri terkecil---dari segi wilayah dan penduduk---yang dipimpin Paus. Polisi berpakaian preman dikerahkan dan sebagian menyamar sebagai turis.

Sadar bahwa pernyataan pemimpinnya mengundang reaksi keras, Menteri Luar Negeri Vatikan Kardinal Tarsicio Bertone segera melansir pernyataan maaf. "Paus tak bermaksud menyakiti hati umat Islam," katanya. "Bapa Suci sungguh amat menyesal." Namun kendati Paus melalui menteri luar negerinya sudah meminta maaf, sejumlah tokoh muslim masih marah dan melontarkan ancaman. Salah satunya datang dari Somalia, Sheikh Abubakar Hassan Malin, ulama terpandang di Mogadishu, Somalia, menyerukan memburu Paus. "Siapapun yang menghina Nabi Muhammad patut dihukum mati," katanya. Sejumlah tokoh terkemuka Islam dari seluruh dunia menyerukan agar Paus meminta maaf secara langsung kepada umat Islam atas pidatonya.

Pernyataan itu didukung dengan ditariknya duta besar sejumlah negara seperti Yaman dan Maroko dari Vatikan. Kuatnya desakan membuat Paus akhirnya muncul dari balik balkon rumahnya di Kastil Gandolfo, kemarin. Ia mengatakan tak mengira ucapannya itu menyakiti hati umat Islam. "Saya harap permohonan maaf ini bisa menenangkan hati," katanya. "Anggap ini sebagai undangan berdialog secara jujur dan tulus serta saling menghormati satu sama lain."

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais menilai, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan empat kesalahan yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat dan bangsa kepada pemerintah. "Pertama adalah dua janji penting yang disampaikan ketika kampanye, yaitu tidak akan melakukan impor beras dan menaikkan harga BBM, namun kenyataannya dengan enteng dilanggar," ujarnya.

Kemudian, janji Wapres Yusuf Kalla ketika terjadi gempa di Jateng dan Yogyakarta, yang menyatakan pemerintah akan memberi bantuan ganti rugi rumah yang rusak antara Rp10-30 juta. "Ternyata sampai sekarang hal itu hanya fatamorgana," ujarnya. Menurut Amin, kesalahan lain yang telah dilakukan Pemerintah adalah seorang Presiden dalam pidato resminya memakai data kemiskinan dan pengangguran yang sudah kedaluwarsa. "Hal ini adalah kesalahan fundamental yang tidak dapat dimaafkan, karena mengelabui publik," katanya. Namun, Amin menegaskan bahwa masih ada waktu sekitar tiga tahun untuk berbenah diri. "Jangan sampai tidak jujur, jujurlah pada bangsa sendiri. Mudah-mudahan legitimasi yang mulai goyah ini bisa mantap kembali," tuturnya.

Sementara itu, dimintai tanggapannya tentang rencana impor beras oleh pemerintah, seusai acara, Amien mengungkapkan, hampir mustahil jika mengharap upaya penolakan impor beras dari para anggota DPR. Karena, menurut dia, DPR sekarang ini sudah menjadi tukang stempel pemerintah. "Hampir seluruh kebijakan pemerintah yang keliru pun juga diamini," lanjutnya.

Di akhir tahun 2006 Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan mengevaluasi kabinetnya. Rencana tersebut  memunculkan wacana reshuffle kabinet yang kini menjadi topik perbincangan. Menanggapi reshuffle tersebut, PDI Perjuangan menegaskan posisinya untuk tetap berada di luar pemerintah. Menurut Taufik Kiemas, tokoh paling berpengaruh di PDIP, partainya tetap berkomitmen untuk menjadi oposisi pemerintah.

Untuk menjaga sikap tersebut, kata Kiemas, PDIP tidak segan-segan mengenakan sanksi bagi kader yang bersedia menerima tawaran untuk bergabung dalam kabinet. "Apa ada yang berani? Jika ada yang berani, kita lihat saja," tegas suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu. Apa sanksinya? Kiemas tidak menjelaskan. Namun kader yang menerima tawaran kabinet tersebut terkategori melanggar garis kebijakan partai.

Wakil Ketua DPRRI, Zaenal Ma’arif pun angkat bicara. Menurut dia, kineja kabinet selama hampir setahun ini -pasca reshuffle kabinet tahun lalu- masih kurang. "Saya kira reshuffle perlu. Saya nilai paling tidak ada 6 menteri yang kurang maksimal kinerjanya," ujarnya. Reshuffle, kata Zaenal, juga diperlukan untuk melakukan penyegaran dan memberi harapan baru bagi masyarakat. Sebab, masyarakat mulai kehilangan harapan terhadap kinerja pemerintah selama dua tahun terakhir.