Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) berencana mengadukan para pengacara yang terlibat melindungi para pemegang kartu kredit untuk menghindari kewajibannya. Pengaduan akan dilayangkan kepada organisasi kepercayaan jika terjadi pelanggaran kode etik profesi.

Kasus keterlibatan pengacara ini terungkap karena banyak bank penerbit kartu kredit anggota AKKI yang mendapatkan surat somasi. Namun, bank penerbit kartu kredit tidak akan terpengaruh. Tagihan pemegang kartu kredit tetap akan ditagih dan tak serta merta hangus.
 
"Sudah sangat marak kasus nasabah kartu kredit yang berusaha menghindari tagihan, dengan melibatkan jasa pengacara. Keterlibatan pengacara terjadi pada total tagihan Rp10 miliar, dengan besaran tagihan antara Rp3 juta hingga Rp5 juta," papar Risk Management Coordinator AKKI, Dodit W Probojakti, di Bandung, Kamis (31/8).

Namun menurut Analis Senior Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ida Nuryanti, maraknya kasus tersebut disebabkan kurang selektifnya bank dalam menerbitkan kartu kredit. Dan Bank Indonesia tidak mungkin melarang pemegang kartu kredit memanfaatkan jasa pengacara. "Kita hanya berusaha memperketat penerbitan kartu kredit supaya kasus itu tidak terjadi lagi," ujarnya.

Merpati Nusantara Airlines atau lebih dikenal dengan nama Merpati Nusantara saat ini kondisinya sangat kritis. Pemerintah memaparkan, BUMN ini kesulitan arus kas sebesar Rp.15 - 20 miliar per bulan. Sejumlah ini belum termasuk hutang Rp.1,7 triliun dan ekuitas negatif sebesar Rp.1,15 triliun.

Pada saat yang bersamaan, jumlah armada makin menurun dan hutang dari pemasok/vendor tidak dapat dipenuhi dan makin meningkat. "Tahun 2004, kinerja keuangan Merpati sangat parah dengan kerugian mencapai Rp.398,9 miliar, di samping memiliki hutang sekitar Rp.1,5 triliun," ujar Hotasi Nababan, Dirut Merpati.

Solusi untuk Merpati yang dilakukan pemerintah adalah mengucurkan dana Rp.450 miliar. Dana tersebut diharapkan menjadi stimulus untuk meningkat kinerja. Selain itu, Merpati juga diharapkan mampu mendapat mitra strategis. Demi efesiensi, perusahaan plat merah ini telah lama menghentikan jalur-jalur yang menimbulkan kerugian; seperti tujuan Asia Tenggara dan Australia. Pengelola memutuskan untuk menjalani rute-rute pendek nusantara. Itupun hanya segelintir dan harus berjuang head to head dengan maskapai swasta nasional dan asing.

Usulan pemerintah untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang primer dan produk pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam, belum disetujui oleh DPR. Pemerintah diminta memberikan rincian barang yang akan dibebaskan dari pajak beserta potensi pendapatan negara yang akan hilang.

Usulan pembebasan PPN itu dibahas dalam rapat konsultasi Menteri Keuangan dengan pemimpin DPR, akhir pekan lalu. Diputuskan, rapat ditunda hingga pekan depan untuk memberi kesempatan pada pemerintah. Menurut salah satu anggota komisi, DPR tak mungkin menyetujui pembebasan PPN tanpa mengetahui rincian produk yang dibebaskan berikut potensi pendapatan negara yang hilang. Karena berhubungan dengan anggaran negara.

Usulan pemerintah didasarkan atas permintaan Badan Rekonstruksi Tsunami Aceh dan Nias yang ingin bahan baku pembangunan kembali Aceh bebas pajak. Adapun pembebasan pajak produk pertanian agar industri dalam negeri lebih kompetitif karena harga bahan baku menjadi murah.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tinggal menunggu hasil konsultasi dengan DPR. Bila disetujui, kebijakan itu akan segera diberlakukan melalui penerbitkan peraturan pemerintah. Menurut Direktur Jenderal Pajak, Hadi Purnomo, dalam rapat DPR hanya memberikan sedikit masukan.

Pemerintah RI diberikan tawaran akan pinjaman high case scenario dari Bank Dunia. Tawaran dengan memberikan plafon tertinggi ini diberikan karena Bank Dunia melihat perekonomian Indonesia yang membaik akhir-akhir ini. Tentunya tawaran ini direspon positif oleh pemerintah, akan tetapi pemerintah harus tetap mempertimbangkannya dengan baik agar benar-benar sesuai kebutuhan.

Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Mulia P. Nasution mengaku akan menyeleksi penawaran tersebut supaya sesuai dengan kebutuhan pemerintah. "Pemerintah akan melihat tawaran itu. Tentunya, pemerintah sangat berharap tawaran tersebut sesuai dengan rencana kerja," ujar Mulia di kantornya akhir pekan lalu seperti dilansir pada Indopos online. Dia juga tidak ingin kejadian tahun lalu dimana pencairan utang tahun 2005 terlambat bahkan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) baru cair akhir tahun, meskipun begitu Mulia optimis, bahwa tahun ini akan menjadi lebih baik. "Kami ingin lebih baik. Termasuk, dalam pembiayaan dan program loan," ujarnya. Dalam high case scenario ini, Pemerintah RI ditawari hingga USD 500 juta.

Kebutuhan pemerintah tahun ini, untuk pembiayaan luar negeri neto Rp 28,4 triliun. Dalam APBN 2006 disebutkan penarikan pinjaman luar negeri ditargetkan Rp 35,1 triliun dengan rincian pinjaman program Rp 9,9 triliun, dan pinjaman proyek Rp 25,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya lebih menginginkan porsi pinjaman program diperbesar. Sebab, hal itu bisa membuat pemerintah lebih fleksibel. Untuk tahun ini saja jumlah utang luar negeri yang ditarik masih lebih kecil daripada cicilan pokok yang harus dibayar yaitu Rp 63,5 triliun.