Satu masalah yang mungkin cukup penting dipikirkan ketika memasuki bulan Ramahan adalah mengantisipasi saat pembantu mudik. Dan hal ini sudah diperhitungkan oleh sejumlah usaha penyalur pembantu rumah tangga yang mulai menawarkan pembantu yang tidak mudik selama hari raya Idul Fitri.

Para pembantu yang biasa disebut sebagai pembantu pengganti sementara (inval) ini umumnya minta gaji dua kali lipat dari kondisi normal. Biasanya penawaran terjadi dari mulut ke mulut atau dari iklan baris di sejumlah media dan pamflet. "Sejak 24 September sudah banyak yang pesan pembantu inpal ke kami. Bahkan, tadi ada yang sudah membawa pembantu kami untuk pemakaian 40 hari," kata Gito, pemilik usaha penyalur pembantu rumah tangga di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Pembantu sementara yang disalurkan Gito bergaji Rp.700.000- Rp.800.000 per bulan. Sedangkan jika harian, pembantu tersebut bergaji Rp.40.000-60.000 setiap hari dengan masa penggunaan minimal 15 hari. Semua tarif di atas masih ditambah biaya administrasi Rp.360.000.

"Saya hanya mengambil biaya administrasi. Sementara gaji semua diambil pembantu," ujar Gito. Dia menambahkan, semua tarif itu wajib dibayar di muka dan sudah berlaku mulai sekarang hingga sekitar dua minggu setelah hari raya Idul Fitri.

Hal senada disampaikan Sigit, pemilik usaha penyalur pembantu lainnya di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Untuk memesan pembantu inpal, jelas Sigit, konsumen harus membayar biaya administrasi Rp.350.000 dan gaji pembantu Rp.50.000 per hari.  "Tentang jenis pekerjaan yang harus dilakukan pembantu inval, itu tergantung hasil negosiasi antara pemilik dan pembantu yang bersangkutan. Dan pembantu inval biasanya menginap," kata Sigit.

Sebagai tanda kecewa karena penanganan pemerintah yang lambat terhadap musibah lumpur PT Lapindo Brantas, aktivis Greenpeace, kemarin, Rabu 27 September 2006, membuang lumpur dari Sidoarjo, Jawa Timur di depan pintu gerbang Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Aksi tersebut juga merupakan bentuk protes dan tuntutan terhadap Aburizal  dan pemegang saham Lapindo lain untuk bertanggung jawab terhadap bencana genangan lumpur dari sumur eksplorasi PT Lapindo Brantas.

Sekitar pukul 10.45 WIB, belasan aktivis Greenpeace datang ke kantor Menko Kesra di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Mereka lalu menumpahkan lumpur dari 32 ember. Masing-masing ember yang berisi sekitar 20 kilogram lumpur ditumpahkan hingga menutupi trotoar tepat di depan gerbang.

Aktivis juga membentangkan empat poster bergambar kondisi genangan lumpur di Porong, Sidoarjo dan tiga spanduk, masing-masing bertuliskan "Menteri Bakrie! Hentikan Lumpurmu!!!", "Mr Bakrie! Stop the Mud, or the Mud Stop You", dan "Bakrie and Lapindo Partners in Environmental Crime".  Direktur Greenpeace Asia Tenggara, Emmy Hafild, mengatakan bahwa pemerintah harus memaksa Bakrie dan Lapindo untuk menanggung biaya evakuasi, kompensasi, penanggulangan, dan rehabilitasi.

"Hal yang terpenting, uang pembayar pajak tidak boleh dipakai untuk membiayai bencana yang diakibatkan salah seorang konglomerat terbesar di Indonesia itu," kata Emmy seperti dilansir Kompas. Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Nur Hidayati, menambahkan, seluruh upaya harus difokuskan pada penghentian semburan lumpur. Namun sangat disayangkan, ketika aksi berlangsung, Aburizal tidak ada di kantor. 

Tarif bis transjakarta kemungkinan akan dinaikan jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tetap memangkas subsidinya. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso setelah mengetahui kemungkinan DPRD DKI memangkas alokasi anggaran senilai Rp.100 miliar dari Rp.230 miliar untuk biaya operasional bis transjakarta pada Anggaran Belanja Tambahan tahun 2006. Hal ini tertera pada laporan hasil pembahasan Komisi D DPRD DKI terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD DKI 2006 yang dibacakan Fathi R Shidiq pada rapat paripurna, kemarin, Selasa 26 September 2006. 

Hal ini perlu dilakukan mengingat penerimaan pengoperasian bis transjakarta Koridor I, II dan III hanya akan tercapai Rp.100 miliar dari Rp.200 miliar yang ditargetkan untuk pendapatan daerah.  "Karena target penerimaan hanya akan terealisasi separuhnya, sekitar Rp.100 miliar, perlu dilakukan pemotongan biaya operasional. Pemotongan dalam rangka optimalisasi anggaran lebih baik lagi," kata Fathi.

Menanggapi sikap Komisi D DPRD DKI tersebut, Sutiyoso hanya menaikan tarif bis transjakarta untuk menutup biaya operasional. "Kalau subsidi tetap ditarik, ya tarif harus dinaikan. Selama ini harga tiket tidak dipatok tinggi karena semua penumpang masih kita subsidi," ujar Sutiyoso.

Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) DKI Jakarta,  memberikan teguran keras kepada pemilik dan pengelola Plaza EX, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Pasalnya, pengelola Plaza EX menggelar acara hiburan yang menyajikan tarian sensual pada Sabtu, 23 September 2006 malam, sehari menjelang Bulan Ramadan 1427.

Menurut Kepala Sub Dinas Ketertiban Masyarakat Dinas Tramtib dan Linmas DKI Jakarta, Bresman Pan-djaitan, penyelenggaraan tarian sensual yang diiringi musik disko itu, melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Jakarta pada Bulan Ramadhan.

Pelanggaran yang dilakukan pengelola Plaza EX, diketahui saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dinas Tramtib melakukan razia ke sejumlah tempat pariwisata dan hiburan, pada Sabtu malam. Para petugas membubarkan tarian berpakaian minim yang tengah digelar di lobby Plaza EX. "Memang kegiatan itu, bukan dilakukan di lima jenis usaha yang ditetapkan harus tutup sehari menjelang Bulan Ramadan. Tapi sudah sepantasnya dibubarkan, apalagi dilakukan secara terbuka di ruang lobby sekitar pukul 22.00 WIB," kata Bresman.

Dia mengungkapkan, pengelola Plaza EX sudah meminta maaf, namun petugas Dinas Tramtib tetap memberikan teguran keras dan membuat berita acara mengenai pelanggaran yang dilakukan pengelola Plaza EX untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan di Pemprov DKI. Secara terpisah, Kepala Dinas Tramtib dan Linmas DKI Jakarta, Harianto Badjoeri mengatakan, aparatnya sengaja membubarkan tarian tersebut karena khawatir aksi penari sensual itu bisa memancing kemarahan umat Islam yang sedang berpuasa. "Kita kan, sudah janji kepada masyarakat untuk menindak tegas tempat hiburan yang bandel selama bulan puasa ini agar kelompok-kelompok tertentu tidak melakukan sweeping secara sepihak," kata Harianto.